pariwisata kabupaten jember

DPRD Jombang Sahkan 5 Raperda tahun 2017

  Dibaca : 441 kali
DPRD Jombang Sahkan 5 Raperda tahun 2017
SAH : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serahkan 5 Raperda
space ads post kiri

Jombang, Memo X – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dan Pemerintah Kabupaten Jombang mengesahkan 5 Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) partisipatif Tahun 2017, menjadi Peraturan Daerah (Perda) usai penyampaikan pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD Jombang dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir 5 raperda partisipatif tahun 2017, kemarin.

Adapun lima Raperda tersebut yakni Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 2012, Raperda tentang Pencabutan Perda nomor 1 tahun 2013, dan Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Selanjutnya yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Parkir dan Raperda tentang Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwek tahun 2017-2037.

Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan draft Perda oleh anggota eksekutif yang dilakukan oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan anggota Legislatif yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Joko Triono di ruang sidang Paripurna gedung DPRD Jombang, Jumat (05/05).

Sebelum disahkan menjadi Perda, delapan fraksi sempat menyampaikan pendapat akhirnya dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Jombang tentang lima raperda usulan Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2017.

Salah satunya pendapat akhir dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) yang disampaikan langsung oleh juru bicaranya Mas’ud Zuremi. Menurutnya, pencabutan Perda Kabupaten Jombang No 19 tahun 2012 Tentang Pengelolahn Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Raperda Tentang pencabutan Perda Kabupaten Jombang No 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Daerah, merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34-5490 tahun 2016 tentang Pencabutan Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah memang menyisakan pertanyaan dalam masyarakat.

Hal ini terjadi karena akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan Pasal 251 ayat 1 UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh menteri.

“Menurut hemat Fraksi PKB hal ini tidak berpengaruh terhadap proses pembentukan raperda pencabutan atas dua Perda yang telah dibatalkan oleh Mendagri tersebut. Karena pada dasarnya semua produk hukum tidak bisa berlaku surut retroaktif. Namun Fraksi PKB tetap meminta kepada Bupati atas nama Kepala Daerah untuk mengambil langkah strategis dalam rangka mengendalikan penambangan di wilayah Kabupaten Jombang sebgai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Zuremi.

Adapun yang turut hadir dalam sidang tersebut yakni Waakil Bupati Jombang Munjidah Wahab, Sekertaris Daerah Jombang Ita Tribawati, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0814 serta seluruh camat se Kabupaten Jombang. (ham/ono)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional