pariwisata kabupaten jember

Puluhan Perangkat Desa Luruk Balai Desa Brantas

  Dibaca : 359 kali
Puluhan Perangkat Desa Luruk Balai Desa Brantas
ketua paguyuban ( Rohman)kiri dan perangkat desa yang diberhentikan (Foto: Margono)
space ads post kiri

# Anggap Pemberhentian Kasun oleh Kades Cacat Hukum

Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI dan paguyuban kerukunan perangkat desa Brantas kabupaten jombang berunjuk rasa di balai desa Ngumpul Jogoroto Jombang.

Puluhan Perangkat Desa Luruk Balai Desa Brantas

ketua paguyuban ( Rohman)kiri dan perangkat desa yang diberhentikan (Foto: Margono)

Dalam aksi tersebut Rohman, selaku ketua paguyuban mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menindaklanjuti putusan kepala desa yang memberhentikan kepala dusun Ngembe, Margono dan mengangkat Asrofi sebagai penggantinya adalah cacat hukum.

Menurut Rohman, sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa disebutkan masa jabatan perangkat desa hingga usia 60 tahun, boleh diberhentikan bila perangkat desa tersebut tidak aktif tanpa keterangan, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

“Putusan kepala desa memberhentikan saudara margono tidak mengacu kepada UU tersebut, maka dari itu keputusannya (Kepala desa,red) cacat hukum,” beber Rohman.

mediasi yang berlangsung antara paguyuban dan pemerintah desa

mediasi yang berlangsung antara paguyuban dan pemerintah desa

Masih menurut rohman, dalam hasil yang telah diputuskan Oleh PTUN surabaya dan Mahkamah agung Margono harus diangkat kembali.

“Sesuai dengan putusan tersebut kami diberi janji oleh pemerintah desa Ngumpul setelah lebaran akan dilakukan eksekusi kepada sauadara margono, tapi hinga hari ini janji tersebut tidak terbukti,” ujar Rohman.

Sementara itu kepala desa Ngumpul, Zainal Arifin saat mediasi dengan perwakilan PPDI mengatakan, untuk menanggapi gugatan saudara Margono kami telah mengajukan PK di jakarta tetapi ditolak.

“Kemudian kami ajukan lagi ke PTUN surabaya tetapi belum ada hasil yang jelas. Kami ingin kejelasan dari pihak tersebut karena sesuai SK saudara Margono masa jabatannya hanya 10 tahun. Menanggapi gugatan tersebut, saya layangkan dua kali ke pihak PTUN pertama pada bulan juli kemudian beberapa waktu yang lalu kami layangkan, dan hingga sekaran belum ada kejelasan terkait dengan gugatan saudara margono,” pungkas Zaenal. (ham/mzm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional